MAKASSAR, – Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Hj. Winarni Nanang Ermanto, kembali meraih penghargaan dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di bumi khagom mufakat.
Hal ini terungkap pada Workshop Penguatan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dan Pemberian Penghargaan atas Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting di Regional I, yang berlangsung di Hotel Gamara, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/7/2022).
Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Peringkat 3 se-Provinsi Lampung pada Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021 pada wilayah regional I.
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI dr.Erna Mulati, M.Sc., C.M.F.M kepada Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto.
Untuk diketahui, sebelumnya pada tingkat Provinsi, Kabupaten Lampung Selatan juga mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif dan Terbaik Peringkat 3 se-Provinsi Lampung pada Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021.
Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Dr. Teguh Setiabudi, M.Pd mengatakan, tujuan dari penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat penilaian kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting.
“BKKBN sebagai ketua pelaksana TPPS pastinya perlu didukung oleh kita semuanya, intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran, penurunan stunting perlu didukung oleh anggaran. Dalam hal ini kami dari Kemendagri sangat mendorong bagaimana alokasi dana dalam APBD. Yang menjadi fokus utamanya adalah daerah-daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi,” katanya.
Oleh karenanya untuk mewujudkan Indonsia Zero Stunting pada tahun 2024 mendatang, lanjut Teguh Setiabudi, diperlukan sinergi dari seluruh elemen terkait, mulai dari sektor pemerintahan, Tim Penggerak PKK termasuk didalamnya adalah unsur dari masyarakat.
Dengan demikian diharapkan, pelaksanaan aksi penurunan stunting dapat lebih optimal dan konkret, guna kemajuan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik kedepannya.
“Kita bersama pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan stakeholder terkait, libatkan seluruh OPD, PKK, seluruh jajaran. Termasuk juga elemen-elemen terkait yang ada ditengah masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Sahurian menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat atas kinerja daerah dalam melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting.
Dirinya menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang baik dari seluruh elemen terkait serta strategi khusus dari tim yang dipimpin langsung oleh Hj. Winarni Nanang Ermanto.
“Karena Lampung Selatan berhasil melaksanakan aksi konvergensi 8 aksi penurunan stunting, kemarinkan kita yang di Provinsi Lampung terinovatif sama peringkat ke-3 aksi konvergensi penurunan stunting. Kita dapat 2 penghargaankan kemarin,” katanya. (ptm/Hy).
di bumi khagom mufakat.
Hal ini terungkap pada Workshop Penguatan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dan Pemberian Penghargaan atas Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting di Regional I, yang berlangsung di Hotel Gamara, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/7/2022).
Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Peringkat 3 se-Provinsi Lampung pada Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021 pada wilayah regional I.
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI dr.Erna Mulati, M.Sc., C.M.F.M kepada Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto.
Untuk diketahui, sebelumnya pada tingkat Provinsi, Kabupaten Lampung Selatan juga mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif dan Terbaik Peringkat 3 se-Provinsi Lampung pada Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021.
Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Dr. Teguh Setiabudi, M.Pd mengatakan, tujuan dari penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat penilaian kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting.
“BKKBN sebagai ketua pelaksana TPPS pastinya perlu didukung oleh kita semuanya, intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran, penurunan stunting perlu didukung oleh anggaran. Dalam hal ini kami dari Kemendagri sangat mendorong bagaimana alokasi dana dalam APBD. Yang menjadi fokus utamanya adalah daerah-daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi,” katanya.
Oleh karenanya untuk mewujudkan Indonsia Zero Stunting pada tahun 2024 mendatang, lanjut Teguh Setiabudi, diperlukan sinergi dari seluruh elemen terkait, mulai dari sektor pemerintahan, Tim Penggerak PKK termasuk didalamnya adalah unsur dari masyarakat.
Dengan demikian diharapkan, pelaksanaan aksi penurunan stunting dapat lebih optimal dan konkret, guna kemajuan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik kedepannya.
“Kita bersama pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan stakeholder terkait, libatkan seluruh OPD, PKK, seluruh jajaran. Termasuk juga elemen-elemen terkait yang ada ditengah masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Sahurian menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat atas kinerja daerah dalam melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting.
Dirinya menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang baik dari seluruh elemen terkait serta strategi khusus dari tim yang dipimpin langsung oleh Hj. Winarni Nanang Ermanto.
“Karena Lampung Selatan berhasil melaksanakan aksi konvergensi 8 aksi penurunan stunting, kemarinkan kita yang di Provinsi Lampung terinovatif sama peringkat ke-3 aksi konvergensi penurunan stunting. Kita dapat 2 penghargaankan kemarin,” katanya. (ptm/Hy).
