KATIBUNG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kucurkan anggaran pembangunan Tahun 2022 sebesar Rp. 26.857.118.268 untuk Kecamatan Katibung.
Anggaran itu terdiri dari anggaran operasional Kecamatan Katibung sebesar Rp.2.166.169.500
dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.24.690.948.768.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kecamatan Katibung, yang digelar di lapangan desa Trans Tanjungan, pada Jum’at (4/2/2022).
Pada kesempatan itu, Camat Katibung Hendra Jaya mengungkapkan, mengenai beberapa pembangunan fisik dan non fisik yang telah terealisasi di wilayahnya. Dimana, pada Tahun 2021 Kecamatan Katibung mendapatkan Total Dana Pembangunan sebesar Rp.31.882.380.395.
Sementara, untuk total Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah disalurkan menggunakan DD untuk Kecamatan Katibung Tahun 2021 sebanyak 17.452 KK dengan nilai sebesar Rp. 5.235.600.000.
“Pagu ADD dan ADD Kecamatan Katibung, pada tahun yang lalu 2021 sebesar Rp.15.720.355.000, yang mana tahun ini ada kenaikan sebesar 5 persen menjadi Rp.16.894.227.000. Untuk ADD tidak mengalami penaikan tetap diangka Rp.7.796.721.768,” ungkapnya.
Lebih lanjut Hendra Jaya mengungkapkan, mengenai pembangunan fisik yang telah terealisasi pada tahun 2021, yaitu peningkatan Jalan Rabat Beton Dusun Rejo Desa Tanjung Agung sepanjang 482 m.
Kemudian, peningkatan Jalan Rigid Beton ruas Jalan Tugu Topeng-Simpang babatan sepanjang 660 m, pembangunan jalan lingkungan dan drainase desa karya, pembangunan gorong-gorong dusun Way Buha desa Tanjung Agung.
Selanjutnya, pembangunan sumur bor di desa Tanjung Ratu, pembangunan sumur BOR JIAT di desa Tanjungan dan desa Neglasari, pembangunan sumur bor SPAM dan saluran desa Neglasari, pemasangan pipa dan saluran di rumah desa Pardasuka.
“Untuk jalan Tugu Topeng hingga Simpang Babatan karena terkenda Covid-19, kita dapatnya sepotong-sepotong. Tadi jalan yang kita lewati untuk kesini, sebagian bagus udah beton, sebagian lagi belum,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa mengungkapkan, penyusunan perencanaan tahun anggaran 2023 akan menerapkan penyusunan dokumen perencanaan berbasis e-learning, melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dimana dengan menggunakan aplikasi tersebut, akan mendorong adanya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang lebih akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Rencana kegiatan pembangunan desa akan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan dan inovasi daerah di wilayah kecamatan, sehingga terjadi sinkronisasi baik prioritas pembangunan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat,” ujar Pandu mewakili Bupati Lampung Selatan.
Oleh karena itu, lanjut Pandu, kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan harus dijadikan sebagai forum tertinggi dalam menjaring aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan. Karena, nantinya aspirasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan program tahun 2023.
“Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ini hendaknya tidak hanya dijadikan sekedar melaksanakan tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan, tetapi saya tekankan bahwa forum Musrenbang ini agar dijadikan satu-satunya forum yang tertinggi dalam menjaring aspirasi masyarakat,” katanya. (ptm).
